Minggu, Mei 5, 2024
BerandaBeritaJawa Barat Provinsi Pertama yang Menerapkan Wisata Halal

Jawa Barat Provinsi Pertama yang Menerapkan Wisata Halal

Destinasi Bandung-Jawa Barat Provinsi Pertama yang Menerapkan Wisata Halal . Sektor Pariwisata di Indonesia terus di kembangkan oleh Kementrian Pariwisata agar target 20 juta kunjungan wisata terpenuhi. Tidak hanya sektor pariwisata, tetapi konsep wisata halal pun perkembangannya terus di benahi. Salah satu produk hasil perkembangan tersebut adalah konsep industri pariwisata halal. Konsep wisata halal ini tentunya merujuk pada aturan – aturan Islami, dalam artian sarana dan prasarana pariwisata mengedepankan nilai-nilai syar’i.

Sebagai contoh konsep Pariwisata Halal misalnya, pada bidang perhotelan ditandai dengan adanya hotel yang menyediakan makanan halal (Halal Food), dan minuman non – alkohol, kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Serta, tersedianya sarana, atau ruang yang nyaman untuk melaksanakan ibadah shalat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, menyambut baik ‘trend’ tersebut, karena hal itu sejalan pula dengan upaya Jawa Barat yang telah mendeklarasikan dirinya untuk menjadi Provinsi Halal Pertama di Indonesia.

“Salah satunya yang kami lakukan bersama MUI Jawa Barat yaitu fasilitasi sertifikasi halal bagi produk pangan, famasi dan kosemetik yang jumlahnya sejak tahun 2010 s.d 2016 sudah mencapai 11.572 Sertifikat, belum termasuk yang telah di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota,” Kata Wagub Deddy, pada Seminar Internasional Pariwisata Halal dengan tema ‘Anatomi Pariwisata Halal Global’, di Aula Barat ITB, Jl. Ganeca Bandung, Kamis (01/09/2016).

Deddy menambahkan, untuk destinasi wisata Islami di Jabar, Pemerintah Provinsi tengah mempersiapkan pembangunan replika Museum Assalamualaika Ayyuhan Nabi, beserta Masjid Terapung di Gedebage, Bandung.

Oleh karena itu dirinya berharap, apa yang tengah dilakukan oleh Pemerintah daerah, dapat didukung penuh oleh seluruh stakeholder pembangunan parwisata, terutama pemerintah di seluruh tingkatan, serta seluruh pelaku usaha pariwisata sebagai motor penggerak, lembaga pendidikan, serta peran masyarakat umum lainnya.

RELATED ARTICLES

Most Popular