Destinasi Bandung– Pesatnya kemajuan pembangunan Kota Bandung di bawah kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil mengharuskan peningkatan profesionalisme dari setiap aspek tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan merupakan hal vital dalam mendukung pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka pada April lalu, Kota Bandung bergabung sebagai percontohan Program Modernisasi Pengadaan yang diusung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan MCA-Indonesia.
Rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung, LKPP, dan MCA-Indonesia dilaksanakan di Balai Kota Bandung dan dibuka oleh Ridwan Kamil Senin (27/6/2016). Pertemuan ini bertujuan membahas rancangan kerja, yang akan memastikan kelancaran pelaksanaan program sampai April 2018.
“Kami menyambut baik kesempatan untuk meningkatkan kapasitas layanan pengadaan kita. Kota Bandung berupaya bekerja secara efisien, efektif dan transparan, untuk kebaikan kota ini dan masyarakatnya. Besar harapan kami, kerja sama dengan LKPP dan MCA-Indonesia dapat mendekatkan kita kepada tujuan tersebut,” ujar Emil sapaan akrab Ridwan Kamil.
Program Modernisasi Pengadaan bertujuan menghemat biaya, mencapai efisiensi dalam pengadaan, serta memastikan kualitas pengadaan seusai dengan kepentingan publik dan sesuai waktu yang direncanakan. Penghematan ini akan bermuara pada perbaikan layanan pengadaan barang dan jasa yang meningkatkan kesejahteraan rakyat serta perekonomian Indonesia.
Bagian penting dari program tersebut adalah pengembangan organisasi Unit Layanan Pengadaan, pengembangan sumber daya manusia, Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan katalog elektronik. Sejumlah pelatihan akan digelar untuk meningkatkan kapasitas staf ULP agar dapat
menjadikan lembaganya bersifat permanen. Ini akan membuat pengadaan lebih efektif ketimbang ULP non permanen, yang anggotanya baru mengurus perihal pengadaan jika pekerjaan inti di instansinya
telah selesai. Selain itu, Program Modernisasi Pengadaan juga melatih staf ULP untuk mengembangkan kompetensi, integritas, juga profesionalitasnya.
“Kegiatan pengadaan sudah seharusnya dilaksanakan oleh ULP permanen yang diawaki praktisi profesional. Artinya, ULP Percontohan dianjurkan untuk menjadi organisasi yang permanen, dengan staf yang permanen juga. Sehingga, pengadaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Adapun pengelola pengadaan terhindar dari penyelewengan maupun tuduhan, karena mereka telah terlatih dan paham peraturan hukum pengadaan,” tuturKepala LKPP, Agus Prabowo.
Agus menambahkan, tidak kalah pentingnya adalah usaha meningkatkan peran masyarakat, asosiasi pengusaha dan media massa sebagai elemen kontrol dari publik untuk mengawal transparansi pengadaan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat senang dengan komitmen Bapak Wali Kota beserta jajarannya. Program Modernisasi Pengadaan ini telah melewati fase pertama dengan mendukung 29 ULP percontohan di seluruh Indonesia dan hasilnya sangat positif. Dalam fase kedua yang dimulai April lalu, kami menambah 15 ULP
Percontohan lainnya. Kota Bandung adalah salah satu yang tergabung di dalam daftar mitra ULP ini.
Menilai dari kesungguhan dari berbagai elemen pemerintahnya, kami yakin ULP Kota Bandung dapat mencapai kesuksesan dan menjadi panutan untuk daerah lainnya di Indonesia,” jelas Direktur Eksekutif MCA-Indonesia Bonaria Siahaan.
